Pemerintah daerah diingatkan untuk tidak lagi mendefinisikan kesiapsiagaan bencana secara sempit. Pengalaman bencana hidrometeorologi ekstrem yang melanda sejumlah wilayah Aceh menunjukkan bahwa pola evakuasi konvensional tidak lagi memadai menghadapi eskalasi risiko akibat cuaca ekstrem.

Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Fadmi Ridwan, menegaskan hal tersebut usai mengikuti arahan pemerintah pusat bersama Menko PMK, Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

“Pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, diingatkan agar lebih siaga. Kita memang sudah tangguh dan berpengalaman, tetapi bencana kemarin skalanya luar biasa dan terjadi sangat cepat,” ujar Fadmi, saat ditemui di Kantor Pemerintah Aceh, Senin (29/12/2025).

Ia menjelaskan, dalam hitungan jam luapan air merendam permukaan wilayah secara masif, membuat banyak lokasi yang sebelumnya dianggap aman ternyata ikut terdampak. Kondisi ini menjadi pelajaran penting agar pemerintah dan masyarakat tidak lagi lengah.

Menurut Fadmi, ke depan setiap peringatan dini dari BMKG harus direspons lebih tegas, terutama bagi kelompok rentan. Evakuasi tidak cukup hanya berpindah ke lantai yang lebih tinggi di lokasi yang sama, karena pengalaman menunjukkan lantai dua pun masih terendam.

“Ke depan perlu ada penyesuaian. Ketika BMKG menyampaikan potensi bahaya, masyarakat harus menjauh dari area risiko. Jika memungkinkan, evakuasi dilakukan lebih dini ke wilayah yang benar-benar aman, termasuk ke kabupaten lain atau kawasan yang lebih tinggi,” katanya.

Ia menekankan bahwa esensi kesiapsiagaan adalah tidak diam, tidak terpaku, dan tidak pasrah terhadap situasi. Oleh karena itu, definisi siaga harus diperluas, disertai penguatan langkah-langkah mitigasi yang lebih adaptif terhadap karakter bencana ekstrem.

Terkait kondisi lapangan di Aceh, Fadmi menyampaikan bahwa BPBA bersama pemerintah daerah telah mengerahkan aparatur sipil negara dan petugas teknis ke sejumlah wilayah terdampak berat, antara lain di Kabupaten Gayo Lues, Bener Meriah, dan Aceh Tengah, yang masih menghadapi keterbatasan aksesibilitas.

Upaya pemulihan difokuskan pada perbaikan sarana vital, khususnya fasilitas pendidikan, agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan. “Target kita, pada 5 Januari anak-anak sudah bisa kembali sekolah, meskipun dengan fasilitas minimum, tetapi tidak terbengkalai,” ujarnya.

Selain itu, penanganan pengungsian terus dipacu. Pemerintah daerah berupaya menyediakan hunian sementara (huntara). Jika belum memungkinkan sesuai standar ideal, minimal disediakan tempat penampungan yang layak dan bermartabat.

“Yang penting pengungsi tidak terlantar. Ke depan kita dorong agar penanganan pengungsian ini bisa lebih tuntas, terutama menjelang bulan Ramadan,” kata Fadmi.

Ia menegaskan, sinergi pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan agar penanganan bencana dan pemulihan di Aceh berjalan lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan, seiring meningkatnya tantangan bencana hidrometeorologi di masa mendatang.