TAPANULI SELATAN – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Sarasi Lantai III Kompleks Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan, Sipirok, Senin (30/03/2026).
Kegiatan strategis tahunan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu, yang menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda formal perencanaan, tetapi momentum menentukan arah kebangkitan daerah pascabencana sekaligus pijakan menuju ekspansi pembangunan.
Musrenbang RKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang memastikan pembangunan daerah disusun secara partisipatif, terarah, dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Bupati menyampaikan bahwa Musrenbang tahun ini memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan 2025–2029 sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembangunan.
Ia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Tapanuli Selatan pada tahun 2025 masih mampu bertahan di atas 5 persen, meskipun pada triwulan terakhir mengalami tekanan hingga 2,4 persen akibat dampak bencana.
“Ini menunjukkan ketahanan ekonomi daerah kita cukup kuat. Namun, bencana memberi pelajaran penting bahwa pembangunan harus semakin tangguh dan adaptif,” ujar Gus Irawan.
Bencana yang terjadi menyebabkan kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp2,7 triliun. Lebih dari 3.000 hektare sawah mengalami gagal panen, sementara sektor pertanian menyumbang sekitar 43 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tapanuli Selatan.
Mengusung tema “Percepatan Pemulihan Pascabencana Terintegrasi sebagai Pondasi Peningkatan Kualitas SDM dan Daya Saing Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi serta Peningkatan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif dan Berkelanjutan,” Bupati menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.
Tema tersebut mengandung makna bahwa pemulihan pascabencana harus mampu menghidupkan kembali aktivitas ekonomi, memperkuat ketahanan sosial masyarakat, serta membangun sistem pembangunan daerah yang lebih tangguh di masa depan.
Bupati Gus Irawan memaparkan lima prioritas utama pembangunan daerah, yaitu:
1. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Dasar
Percepatan pembangunan kembali jalan, jembatan, irigasi, air bersih, pengendalian banjir, fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan masyarakat, serta sarana umum agar aktivitas sosial dan ekonomi segera pulih.
2. Pemulihan Sosial dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat
Fokus pada pemulihan mata pencaharian petani, pelaku UMKM, kelompok rentan, serta masyarakat di wilayah rawan bencana melalui pembukaan kembali akses produksi dan distribusi ekonomi, revitalisasi pasar, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat termasuk di kawasan huntara dan huntap.
3. Penguatan Ketahanan Bencana Daerah
Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, penguatan sistem peringatan dini, kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, serta penataan ruang berbasis analisis risiko bencana.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penguatan reformasi birokrasi guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan sekaligus memastikan layanan dasar masyarakat pulih dan semakin berkualitas.
5. Menjaga Keberlanjutan Pembangunan Daerah
Seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi harus terintegrasi dengan arah pembangunan jangka menengah serta berwawasan lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim.
“Melalui Musrenbang ini saya mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dan kolaborasi agar setiap perencanaan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Bupati juga memaparkan sejumlah capaian penting Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, di antaranya: Nilai SAKIP meningkat dari kategori CC menjadi B, Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK meningkat dari zona merah ke zona hijau dan meraih peringkat lima se-Sumatera Utara dan Perolehan SDGs Award tingkat nasional.
Ia turut mengapresiasi sinergi Forkopimda dan seluruh stakeholder dalam percepatan pemulihan pascabencana, termasuk pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
“Alhamdulillah, tidak ada lagi korban bencana yang merayakan Idul Fitri di tenda pengungsian. Ini bukti kolaborasi kita semua. Kolaborasi Sumut Berkah, Tapsel Bersinergi, Tapsel Bangkit,” ungkapnya.
Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Dr. Achmad Fadly Dalimunthe, S.Sos., M.SP menyampaikan bahwa pembangunan Sumatera Utara memasuki fase strategis dimana Tahun 2025 sebagai fase pondasi, Tahun 2026 fase akselerasi dan 2027 sebagai fase ekspansi pembangunan.
Fokus pembangunan provinsi diarahkan pada peningkatan konektivitas wilayah, penguatan ketahanan bencana, peningkatan kualitas layanan publik, modernisasi pertanian, pengembangan pariwisata, serta pembangunan kawasan industri baru.
Ia menegaskan pentingnya perencanaan berbasis data dan sinergi lintas sektor untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif, khususnya di kawasan terdampak bencana.
Kepala Bappeda Tapanuli Selatan Chairul Rizal Lubis, ST, MM selaku ketua panitia menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan tahapan akhir dari rangkaian proses perencanaan yang dimulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Forum Perangkat Daerah.
Musrenbang dilaksanakan selama dua hari dengan menghadirkan narasumber dari Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, Bank Indonesia Perwakilan Sibolga, Badan Pusat Statistik Tapanuli Selatan, serta pelaku usaha dan kelompok ekonomi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Tapanuli Selatan Abdul Basith, SH menegaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan strategis dalam memastikan arah pembangunan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.
Menurutnya, Musrenbang RKPD 2027 memiliki tantangan khusus karena berfokus pada percepatan pemulihan pascabencana 25 November 2025.
“DPRD memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan dan kebangkitan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Tapanuli Selatan H. Jafar Syahbuddin Ritonga, Sekretaris Daerah Sofyan Adil Siregar, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, kepala OPD, camat se-Tapanuli Selatan, instansi vertikal, perbankan, akademisi, tokoh agama, organisasi masyarakat, NGO, serta berbagai pemangku kepentingan pembangunan.
Melalui Musrenbang RKPD Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berharap lahir perencanaan pembangunan yang kolaboratif, adaptif terhadap bencana, sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh masyarakat.
Tapsel Bersinergi, Tapsel Bangkit, Menuju Ekspansi Pembangunan Daerah.
